HTI Press, Tangerang. Keputusan Rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga menjadikan harga eceran BBM naik adalah kebijakan yang dzalim. Alasan mereka mencabut subsidi dengan dalih membebani APBN dan tidak produktif sebagai alasan yang bohong. Selain itu, mandat yang diterima dari rakyat alih-alih untuk menyejahterakan justru khianat, karena menjadikan kehidupan rakyat menderita. Demikian diungkap Dr Arim Nasim, pengamat kebijakan ekonomi, dalam Halqoh Intelektual Muslim (HIM) yang digelar di Aula Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Sabtu (28/11).
“Mereka dzalim, bohong, dan khianat. Belum lagi ada rencana kenaikan harga gas tabung 3kg. Juga, target pajak di Kementerian Keuangan sangat besar sehingga dipastikan akan memeras uang rakyat. Ini harus disikapi oleh intelektual Banten,” tutur Arim.
HIM diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Tangerang dengan tema “Bebaskan Kebijakan Ekonomi Negara dari Paham Neolib, Menuju Indonesia Berkah”. Pembicara lain yang hadir yaitu Prof Dr Ing Fahmi Amhar (Peneliti Utama pada Bakorsurtanal) dan Dr Andi Azikin, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Pramita.
“Intelektual harus cerdas dan tidak netral dalam mengemban ideologi. Sebagai intelektual muslim, kritis terhadap kebijakan liberal yang ditetapkan pemerintah atau siapapun adalah kewajiban,” tegas Arim.
Sebelumnya, Prof Fahmi Amhar menegaskan bahwa Indonesia selama ini dikelola dengan sistem yang berbasis demokrasi liberal. Penguasa sesungguhnya yakni para kapitalis. Terbukti dari undang-undang yang dilahirkan lembaga legislatif selalu pro dengan pengusaha atau kapitalis. “Karena itu, negara kita sudah menjadi korporatrokrasi,” tuturnya.
Melalui halqoh intelektual, lanjutnya, perlu ada penyadaran yang terus menerus. Intelektual adalah salah satu komponen yang mampu meluruskan sesuatu yang salah. “Intelektual muslim dinanti perannya untuk mewujudkan Indonesia berkah,” ujarnya.
Di sesi berikutnya, halqoh yang dipandu oleh moderator Agus Hermawan, S.T, M.M mengungkap birokrasi yang hendak dijalankan pemerintahan Jokowi-JK. Dr Andi Azikin mengungkap kekhawatirannya atas perjalanan pemerintahan ke depan yakni ke arah yang lebih liberal. “Mata dan telinga kita harus peka. Jangan sampai lengah. Intelektual muslim wajib melakukan koreksi atas kebijakan yang salah, salah satunya keputusan menaikkan harga BBM. Apakah kita akan diam?” tegas lulusan STPDN ini.
Sementara itu, Ketua DPD HTI Tangerang Masduki menegaskan ada tiga identitas intelektual. Yakni, intelektual kapitalis, sosialis, dan Islam. Masing-masing intelektual tersebut akan memperjuangkan ideologi yang dianutnya. “Namun, sangat aneh dan tidak masuk akal ketika intelektual muslim malah dengan getol memperjuangkan ideologi kapitalisme atau sosialisme. Seharusnya, intelektual muslim jelas-jelas dan secara tegas memperjuangkan ideologinya, yakni Islam. Berani?” tuturnya retoris yang disambut hangat sekitar 200 peserta. [] MI Tangerang
from Hizbut Tahrir Indonesia http://ift.tt/1rKGEQI
via IFTTT
0 komentar:
Posting Komentar